20 Persen Koperasi di Muara Enim Terancam Bubar

koperasi terancam bubar
Asisten II Pemkab Muara Enim H. Riswandar bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta perwakilan peserta sosialisasi berfoto bersama. Foto : ISTIMEWA

ENIMEKSPRES.CO.ID, MUARA ENIM – Bencana pandemi Covid-19 yang turut melanda Kabupaten Muara Enim berdampak terhadap sektor perkoperasian. Akibat banyaknya sektor usaha lumpuh diterjang pandemi, membuat sejumlah lembaga koperasi di Bumi Serasan Sekundang terancam dibubarkan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Muara Enim, Surdin, di sela sosialisasi peraturan dan sanksi bagi pengurus/pengawas koperasi, di Aula Griya Hotel Serasan, kemarin (8/9/2021).

Surdin mengatakan, saat ini terdapat lebih kurang 500 koperasi di Kabupaten Muara Enim. Di mana 200 lebih termasuk koperasi yang aktif dan rutin melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Di antara jumlah tersebut, 20 persennya sudah diusulkan untuk dibubarkan sedangkan 60 koperasi sudah bubar, dikarenakan tidak melakukan RAT,” ungkapnya.

Menurutnya, Dinas Koperasi dan UMKM Muara Enim rutin melakukan pemantauan di lapangan dan berkomunikasi dengan pengurus koperasi, dengan langsung menanyakan keaktifan koperasi.

Diketahui, pengurus koperasi beralasan koperasi sulit bergerak lantaran masa pandemi dan usaha yang macet. Kemudian, disarankan untuk internal koperasi melakukan evaluasi terdiri dari pengawas koperasi dan 2 anggota internal koperasi apa tetap jalan atau koperasi bubar.

Baca juga: Pengurus Koperasi di Kabupaten Muara Enim Ikuti Sosialisasi UU Cipta Kerja

“Bila tidak berjalan sesuai aturan koperasi bisa langsung dibubarkan. Sebagian mereka ingin tetap berdiri, tapi ironinya tidak ada kegiatan,” jelasnya.

Bila tidak dilakukan evaluasi, lanjut Surdin, akan membuat kendala di lapangan bila ada bantuan pupuk atau bantuan kredit. Sebab, perbankan hanya akan memberikan bantuan kepada koperasi yang aktif ditandai dengan rutin melakukan RAT.

“Diharapkan dengan sosialisasi ini pengurus dan pengawas koperasi paham dalam pelaksanaan undang-undang perkoperasian, berikut terhadap pemberlakuan sanksi,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim, H. Riswandar di hadapan 30 peserta sosialisasi peraturan dan sanksi koperasi saat membuka kegiatan ini, mengatakan bahwa masa pandemi menjadi tantangan koperasi untuk maju dan berkembang serta menjadi pahlawan ekonomi.

Maka dari peran pengurus dan pengawas koperasi di era digital sangat penting dan dituntut memiliki kemampuan yang berkualitas sehingga dapat tumbuh, berkembang, dan mandiri.

“Diharapkan koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya di Kabupaten Muara Enim dalam menciptakan pekerjaan maupun lapangan pekerjaan,” ujar Riswandar. (ozi/mg01)