Dewan Berang 8 Mahasiswa Tidak Dapat Bansos Covid, Bupati HNU Janji Segara Diselesaikan

Pj Bupati Muara Enim H. Nasrun Umar merespons keluhan yang disampaikan anggota dewan Ahmad Fauzi. Foto : OZI/ENIMEKSPRES.SUMEKS.CO

ENIMEKSPRES.SUMEKS.CO, MUARA ENIM – Di tengah berjalannya Rapat Paripurna ke-VIII DPRD Kabupaten Muara Enim dengan agenda penyampaian laporan hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 6 Raperda menjadi peraturan daerah, mengagetkan seluruh undangan yang menghadiri sidang paripurna tersebut.

Soalnya, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Ahmad Fauzi, tiba-tiba langsung interupsi dan menyampaikan keluhan mahasiswa dari Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, yang mengaku tidak menerima bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

“Pada tahun 2020 di sekitar bulan Juli-Agustus ada bantuan Covid-19 untuk adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kabupaten Muara Enim. Bantuan tersebut memang belum ada (belum diterima) tapi berkas yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan sudah dilengkapi adik-adik mahasiswa,” katanya, kemarin (6/9/2021).

Menindak lanjuti bansos Covid-19 untuk mahasiswa Kabupaten Muara Enim, kata dia, dirinya telah komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, serta juga disampaikan kepada Asisten II.

“Di sini yang kami sangat sayangkan sepertinya ada keteledoran yang dilakukan Dinas Pendidikan. Anak-anak yang ada di desa kami berjumlah 8 orang satu pun tidak ada yang dapat bantuan tersebut,” ujar Fauzi dengan nada tinggi.

Memang, lanjutnya, bantuan tersebut kecil tapi bagi adik-adik mahasiswa sangat dibanggakan mereka karena diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tapi nyatanya, kata dia, nonsense (omong kosong) sepertinya Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya dinas terkait diskriminatif terhadap 8 mahasiswa ini.

“Tolak ukurnya apa. Andai kata tolak ukurnya miskin, saya lihat di daftar itu ada calon kepala desa masih dapat bantuan, ada anak toke karet yang masih juga dapat bantuan tersebut. Begitu juga kalau tolak ukurnya terdampak Covid-19 saya anggota dewan juga terdampak Covid-19,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, yang dapat bantuan Pemerintah Kabupaten Muara Enim 942 orang dan mereka sama-sama menyerahkan berkas sebagai persyaratan untuk menerima bantuan. “Mana yang dijanjikan oleh Pj Bupati mau memutuskan permasalahan yang tersumbat. Ini tersumbatnya kecil, uangnya kecil Pak Bupati hanya Rp4 juta untuk 8 orang mahasiswa ini,” kata Fauzi.

Untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, lanjutnya, dirinya bisa saja mengeluarkan uang dari kantong pribadi. Tetapi alangkah bahagianya mereka kalau mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Ini desa saya, desa saya ini. Berkasnya sudah saya sampaikan jauh-jauh hari dengan Diknas. Jadi mohon Pak Bupati jangan hanya ucapan saja menghilangkan sumbatan, sumbatan kecil saja tidak bisa hilangkan. Kecil sumbatan ini,” ucapnya dengan nada seraya menggebrak meja.

Selain itu, dirinya juga menyayangkan sikap pejabat di Muara Enim sepertinya mau ditekan dulu baru bisa diajak komunikasi. “Emosi nian Pak Bupati, desa lain dapat semua hanya Desa Tanjung Tiga tidak dapat. Kami mohon kepada Bupati agar segera memberhentikan orang-orang yang tidak bisa bekerja,” pintanya.

Di akhir penyampaian pendapat akhir Bupati Muara Enim terhadap Raperda, Pj Bupati Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar (HNU) langsung menanggapi keluh kesah politisi Partai Hanura tersebut.

“Persoalan mahasiswa terdampak Covid-19. Semuanya anak-anak mahasiswa yang harus kita perjuangkan untuk dapat mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya karena di tangan mereka tongkat estafet kita berikan,” jelas HNU.

Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini sependapat bahwa semua harus mengutamakan pendidikan. Pada waktu audiensi dengan mahasiswa tercatat 942 mahasiswa yang harus diperhatikan.

Untuk itu, dirinya telah menugaskan Kepala Kadisdik dan Kepala Dispora untuk melakukan verifikasi dan validasi data kepada siapa saja yang memang berhak menerima bagian dari mahasiswa yang terdampak Covid-19.

“Ini tanggung jawab saya. Bukan Kadisdik, bukan Kadispora. Desa Tanjung Tiga 8 mahasiswanya akan saya segera selesaikan. Jika perlu saya datang ke sana dan tolong informasikan kalau anak-anak mahasiswa mau datang ke sini (Pemkab),” katanya.

Dalam rangka inilah dari waktu ke waktu dirinya melakukan pengawasan internal terhadap sahabat-sahabat (Pejabat). Walaupun sebetulnya dia katakan tidak semua bisa sejalan seiring dengan dirinya. Oleh sebab itu, kata dia, kalau pada kesempatan lain dirinya melakukan Job Fit atas kedudukan ASN dalam rangka meletakan pada proporsional kedudukan.

“Pertama saya masuk Muara Enim dengan turbulensi (Guncangan) luar biasa. Saya minta dukungan legislatif. Hanya satu keinginan saya ingin membuat Muara Enim yang lebih baik. Memang mengelola SDM  tidak segampang membalikkan telapak tangan,” ungkapnya. (ozi/mg01)