DPRD Muara Enim Sampaikan 14 Rekomendasi Perbaikan Kinerja OPD

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim menyampaikan 14 rekomendasi perbaikan kinerja OPD-OPD lingkup Pemkab Muara Enim
Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2021. Foto : OZI/ENIMEKSPRES.CO.ID

ENIMEKSPRES.CO.ID, MUARA ENIM – Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim menyampaikan 14 rekomendasi perbaikan kinerja OPD-OPD lingkup Pemkab Muara Enim.

Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-VII DPRD Masa Rapat ke-III kepada Bupati Muara Enim terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

Setelah penyampaian rekomendasi, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki BSc tersebut, dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna tersebut, dihadiri langsung Pj Bupati Muara Enim H. Nasrun Umar, Pj Sekda Emran Tabrani, para Staf Ahli, Asisten, OPD, dan Forkopimda.

Adapun 14 rekomendasi yang disampaikan Wakil Ketua Tim Perumus, Suryadi di antaranya, legislatif meminta kepada Pj Bupati dalam hal ini Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim untuk dapat meningkatkan anggaran pada OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Sebagai OPD (Bappeda) yang tugas pokoknya membidangi perencanaan di Kabupaten Muara Enim, setiap usulan anggaran dari OPD terkait dan memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam arti jangan sampai pembangunan sepotong-sepotong tidak berkelanjutan dan usulan anggaran tersebut merupakan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Muara Enim serta pemberian anggaran tersebut disesuaikan dengan tugas pokok fungsi OPD terkait,” katanya.

Pihaknya juga merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari program-program yang strategis guna membiayai pembangunan serta perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara luas, dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek dan subjek pendapatan bekerjasama dengan pemerintah pusat (kementerian teknis), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, dewan juga mengharapkan peran serta dari perusahaan tidak hanya dari perusahaan besar saja, akan tetapi perusahaan menengah ke bawah bersedia memberikan peran serta kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Terkait dengan permasalahan di Dinas PUPR, meminta bupati agar bersikap tegas dan bertindak cepat terhadap situasi dan kondisi yang ada di Dinas PUPR, khususnya kekosongan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas Lapangan, karena dapat menghambat jalannya pembangunan.

“DPRD siap memfasilitasi dengan pihak-pihak terkait sehingga terciptanya suasana kondusif di lingkungan Dinas PUPR agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim, H. Nasrun Umar mengucapkan terima kasih atas kesabaran serta keikhlasan seluruh anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terutama kepada Tim Perumus, yang telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati, untuk menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Nasrun Umar mengakui dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim belum dapat memenuhi harapan semua pihak.

“Upaya yang telah dilakukan hakikatnya merupakan perwujudan dalam rangka peningkatan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Nasrun Umar. (ozi/mg01)