Kasus OTT Jadi Pelajaran Eksekutif dan Legislatif

MUARA ENIM—Tokoh masyarakat Kabupaten Muara Enim, yang juga pemerhati hukum, H Taufik Rahman SH mengaku prihatin kondisi Kabupaten Muara Enim saat ini, seiring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim sebagai tersangka baru  dalam pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait fee 16 paket proyek di Dinas PU PR Kabupaten Muara Enim pada 2019 lalu.

“Tentunya kita prihatin ada tersangka baru lagi dalam kasus OTT Muara Enim. Meski 10 anggota dewan sudah ditahan KPK. Tentunya asaz praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Jangan memvonis mereka semua bersalah, sebelum adanya inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap),” tutur Taufik Rahman saat dibincangi Enim Ekspres, kemarin.

Mantan Sekda Muara Enim 2010-2015 ini, juga yakin kalau jaksa KPK dan hakim PN Tipikor memang orang –orang yang sangat profesional dan berintegritas dalam menangani perkara yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. “Kalau ditanya adakah kemungkinan ada tersangka baru lagi nantinya. Tentunya kita semua berharap tidak ada lagi yang menjadi tersangka tambahan dalam pengembangan kasus OTT ini. Bukan berarti kita tidak mendukung pemberantasan korupsi di Muara Enim,” ujar Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muara Enim ini.

Hanya saja, kalau diminta tentang prediksi dalam kasus ini,  apakah nanti juga akan ada tersangka baru atau tidak ? Tuafik Rahman menerangkan tentunya semua bersandar terhadap hasil persidangan di PN Tipikor nantinya atau hasil penyelidikan lebih lanjut dari KPK. “Semuanya KPK yang menentukan, kita tidak bisa memprediksi lebih dalam. Semuanya KPK yang memiliki kewenangan. Kalau harapan, ya itu tadi. Harapannya tidak ada tambahan tersangka baru lagi,” urai Taufik Rahman.

Pria yang juga pernah menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Muara Enim ini. Saat ditanya tentang pembahasan anggaran APBD. Apakah memang sering terjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk tawar-menawar kepentingan pribadi dalam memanfaatkan APBD? Taufik Rahman menegaskan selama dirinya menjabat Sekda dan mantan ketua anggaran. Tentunya selama ini tidak ada praktek tawar- menawar dalam pengesahan anggaran atau tidak ada deal apapun antara legislatif dan eksekutif. “Tidak pernah terjadi hal seperti sekarang ini. Pembahasan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada,” ucap Taufik Rahman lagi.

Dia menuturkan akibat kasus OTT, kondisi Muara Enim memang memprihatinkan. Tentunya akan pembelajaran yang harus diambil oleh penyelenggara negara. “Eksekutif dan legislatif harus benar-benar menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dimasa mendatang. Agar kasus OTT atau kerugian negara dalam bentuk lagi tidak terulang kembali,” harap  Taufik Rahman.

Taufik Rahman juga berpesan, kasus OTT Muara Enim bukan hanya untuk diketahui saja. Tetapi pesta demokrasi dimasa mendatang, dalam pemilihan bupati atau pemilihan legislatif agar betul-betuk memilih calon pemimpin yang berintegritas. “Jangan memilih karena faktor pemberian atau janji. Tetapi menjadi pemilih yang rasional, memilih pemimpin karena kualitas dan amanah,” pungkas Taufik Rahman.(@al)