Muara Enim Siapkan Skema Pengentasan Kemiskinan 5 Tahun ke Depan

Pemkab Muara Enim upayakan pengentasan kemiskinan
Kepala Bappeda Muara Enim Mat Kasrun memimpin rapat paparan laporan akhir penyusunan RPKD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023. Foto : ISTIMEWA

ENIMEKSPRES.CO.ID, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, menyiapkan skema untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, Mat Kasrun, optimistis selama 5 tahun pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim bisa berjalan dengan baik.

“Tidak ada istilah tidak ada dana, karena pengentasan kemiskinan merupakan program utama dan prioritas dari Pemkab Muara Enim, kita optimis 5 tahun ke depan,” kata Mat Kasrun saat memimpin rapat paparan laporan akhir penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019–2023.

Mat Kasrun menambahkan, jika ada program yang hilang dan dianggap penting di OPD segera ajukan lagi, buat lagi, dan bila perlu dibawa ke bupati. Kemudian, diminta OPD agar mendata desa mana saja yang tidak menganggarkan melalui dana desa untuk biaya petugas pengelola data desa. “Karena data sangat dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan,” tutur dia.

Lebih lanjut, dirinya mengharapkan semua kepala OPD paham yang akan diperbuat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Karena dalam pengentasan kemiskinan diperlukan keterlibatan semua lintas sektor OPD.

Baca juga: Kolaborasi Tekan Angka Kemiskinan

“2 Desember nanti kita akan melakukan rakor kemiskinan. Diharapkan kita sama-sama konsekuen untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengentasan kemiskinan sehingga dapat membantu masyarakat,” ungkap Mat Kasrun.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim, Siti Herawati mengatakan, memang perlu sistem keroyokan atau kerja bersama-sama dalam mengentaskan kemiskinan. Ia mencontohkan, dinasnya melakukan pelatihan kepada masyarakat miskin tentu membutuhkan data penduduk yang benar-benar tervalidasi dan memang masyarakat miskin.

Tim Ahli Bappenas, Arviyan Triantoro mengatakan, dibutuhkan penguatan kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan dari level desa/kelurahan hingga kabupaten. Sebab, kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, melainkan harus bersama-sama dari hulu hingga hilir.

“Terkait data memang sangat penting, maka dari itu pengolahan data harus dilakukan dan pendataan harus satu pintu. Membangun data memang mahal, tapi akan lebih mahal bila kita salah data dalam pelaksanaan,” kata Arviyan. (ozi/mg01)