Polda Sumsel Terima 33 Laporan, Segera Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Polda dan Pemprov Sumsel lakukan upaya penanganan konflik agraria oleh mafia tanah
Focus Discussion Group (FGD) yang melibatkan Forkompimda dan para Bupati/Walikota se-Sumsel. Foto : EDHO/SUMEKS.CO

ENIMEKSPRES.CO.ID, PALEMBANG – Penanganan konflik agraria saat ini masih terus terjadi dalam upaya mempertahankan komitmen Sumsel Zero Conflict. Untuk itu, Polda Sumsel yang diinisiasi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto menggelar Focus Discussion Group (FGD) yang melibatkan Forkompimda, dan para Bupati/Walikota se-Sumsel.

“Acara FGD oleh Pak Kapolda saya sangat mengapresiasi dan kita sepakat permasalahan konflik agraria ini tidak dapat diselesaikan parsial, tapi harus secara komprehensif,” kata Gubernur Sumsel, H. Herman Deru yang hadir di FGD, di Ballroom Novotel Hotel Palembang, kemarin (30/12/2021).

Deru mengungkapkan, hal yang menjadi kendala penuntasan permasalahan konflik agraria, di antaranya yakni adanya pemilik tanah yang mengikhlaskan, ada pula yang merasa tidak mempunyai bukti yang kuat atas klaim tanah yang sudah disengketakan.

“Ada juga yang merasa, jika melaporkan persoalan ini ke penegak hukum akan sia-sia saja. Potensi konflik ini bisa terjadi antara masyarakat dengan korporasi, Pemda, atau bahkan dengan aparat TNI/Polri, atau pun dengan masyarakat itu sendiri,” terang Deru.

Baca juga: Tuntaskan Masalah Lahan, Dirut PTBA Cari Solusi Bersama Perwakilan Warga 2 Kecamatan

Saat ditanyai soal mafia tanah? Deru menekankan perlunya dibentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia tanah. “Kita ingin mafia tanah ditiadakan, termasuk di jajaran Pemprov Sumsel. Masalah ganti rugi tanah tiap kali berurusan jangan pakai perantara. Ini untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data,” ungkapnya.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto juga menyatakan pihaknya siap bersinergi dalam memberantas praktik mafia tanah yang bisa merugikan masyarakat. “Jika ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang ikut membantu dalam memperlancar masalah pembuatan SPH dan lainnya juga pasti akan kita tindak,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Direktur Dit Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro menyampaikan, sepanjang tahun 2021 Polda Sumsel sudah menerima sebanyak 33 kasus konflik agraria termasuk dugaan praktik mafia tanah. “Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan masyarakat,” ujar Ratno.

Selain melakukan updating data konflik agraria hingga pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, pihaknya juga melakukan rekomendasi terkait penanganan konflik tanah ini dengan perlu lebih menggencarkan lagi sosialisasi. (dho/sumeks.co)