Respons Keluhan Masyarakat, Dewan Sidak RSUD Rabain

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan sidak pelayanan RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim. Foto : OZI/ENIMEKSPRES.SUMEKS.CO

ENIMEKSPRES.SUMEKS.CO, MUARA ENIM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. M. Rabain Muara Enim. Sidak itu dilakukan wakil rakyat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat atas pelayanan di RSUD Rabain Muara Enim, Senin (16/8/2021) siang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim Kasman MA dalam sidak itu turun bersama Sekretaris Komisi III Munyati, serta anggota di antaranya Rani Kodim, Mardalena, dan anggota Dewan Dapil I dari Fraksi Golkar Bonny Noprian Pratama.

Tampak juga Wakil Direktur Rumah Sakit Wadir Keuangan dan Adminitrasi RSUD Muara Enim Yusrizal, Kepala Unit Bedah Endang, Kabid Penunjang dr. Helda, Kepala instalai  UGD dr. Ulil, PPK Insentif Covid-19 Meri, Kabid Perawatan, Kabid Administrasi dan Kepegawaian Najamudin, dan lain-lain.

Satu per satu ruangan di RSUD Rabain Muara Enim dikunjungi para anggota dewan. Mulai dari IGD, ruang informasi dan pendaftaran, ruang kelas I, II, dan III. Termasuk juga mendengar langsung dari para pasien rumah sakit yang mereka kunjungi.

“Kita meminta agar manajemen rumah sakit mengelola sistem pelayanan dengan baik dan diutamakan. Apalagi RSUD Muara Enim sudah naik type menjadi type B. Mari sama-sama kita jaga nama baik Muara Enim, sebab RSUD kita sudah naik kelas dan menjadi RSUD rujukan kabupaten/kota,” tegas Kasman.

Politisi Partai NasDem juga menyinggung masalah transparan klaim Covid-19 tepat sasaran. “Yang bertaruh nyawa (garda terdepan) intensifnya kecil. Sedangkan nakes kerjanya tidak berat menerima intensif besar,” tanya Kasman.

Bonny Noprian Pratama, menambahkan ada kasus pasien masuk ke RSUD Rabain pukul 09.00 WIB dan baru mendapat kamar pada pukul 22.00 WIB. Kemudian, ada juga pasien positif terpapar Covid-19 penanganan awalnya di IGD disatukkan dengan pasien umum.

Untuk itu dirinya meminta manajemen rumah sakit terus berbenah dan meningkatkan pelayanan dengan baik. Sehingga tak ada lagi keluhan masyarakat.

Baca juga: Sidak Pasca Libur Tahun Baru, Bupati Klaim Kehadiran ASN 100 Persen

“Kita selaku dewan harus siap menampung jika ada keluhan-keluhan masyarakat karena kita ini (Wakil Rakyat) perpanjangan tangan rakyat. Jangan menilai mentang-mentang dewan bertindak arogan, tidak. Kita tidak mencari-cari kesalahan. Ini untuk kebaikan bersama dan kita paham dengan kondisi pandemi semua output yang dihasil tidak maksimal, paling tidak bisa mencapai titik optimal,” ulas Bonny.

Hal senada disampaikan Munyati. Menurut dia, pelayanan di rumah sakit benar-nenar harus baik. Sebab melayani orang sakit dan susah. Bila perlu, kata dia, manajemen menganggarkan peningkatan SDM di bidang pelayanan. “Namanya orang datang ke rumah sakit pasti fisik dan psikis yang dialami sakit,” katanya.

Untuk itu, manajemen RSUD Rabain Muara Enim harus memilik inovasi dan strategi serta konsep dalam bidang pelayanan. Tentunya pelayanan yang dimaksud, lanjut srikandi politisi Fraksi PDI-P ini, pelayanan humanis, ikhlas, dan santun terhadap pasien maupun terhadap keluarga pasien.

Menjawab itu, Wakil Direktur Rumah Sakit Wadir Keuangan dan Administrasi RSUD Muara Enim, Yusrizal di hadapan dewan mengatakan, pelayanan IGD adalah pelayanan yang emergency jadi skala prioritas terutama ketika pasien ramai. Masalah ruangan, itu bagian IGD tidak bisa menentukan, sebab tergantung dokter penanggung jawab ruangan. “Yang penting ketika masuk IGD pasien sudah kami layani,” katanya.

Mengenai nakes yang mendapatkan insentif adalah nakes yang berkaitan dengan penanganan Covid 19. Dan semuanya terukur. “Kami di manajemen tidak dapat. Dan ini adalah uang negara jika tidak tepat tentu risikonya akan mengembalikan,” katanya.

PPK Insentif Covid-19, Meri menambahkan terhitung, dari Januari hingga Juni 2021 mengacu ke Permenkes baru Rp6,5 miliar. “Untuk nama-nama yang masuk ke dalam usulan tersebut, datanya dari bidang masing-masing,” timpal Meri.

Lanjut Yusrizal, terhitung Juli 2020 sampai sekarang klaim Covid-19 belum ada yang dibayar dan itu sangat mempengaruhi likuiditas. Dan ini permasalahan seluruh rumah sakit di Indonesia.  Semua ditanggung BLUD yang utama gaji pegawai BLUD sekitar Rp1 miliar per bulan.

“Terima kasih kepada anggota dewan yang telah menyempatkan diri mengunjungi RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim. Semua apa yang disampaikan sebagai masukan-masukan manajemen bukan keluhan, sehingga ke depan bisa meningkatkan di semua bidang terutama pelayanan di IGD dan isolasi serta insentif nakes Covid-19,” terangnya. (ozi/mg01)